ZOOM - HALIM NASIR, PEMAIN LAYANG-LAYANG YANG PULANG KANDANG, PINDAH DARI TVRI JAKARTA MALAH ALHAMDULILLAH

Halim Nasir, kelahiran Jakarta, 10 Oktober 1936. Nama ini barangkali tak sepopuler Ishadi SK, M. Sc., salah seorang koleganya yang juga pernah berkantor di gedung yang sama di TVRI Pusat Jakarta. Padahal, selain menduduki jabatan puncak di TVRI sebagai kepala stasiun (kepsta) TVRI Pusat, Jakarta, Halim juga termasuk figur yang dekat dengan wartawan, seperti halnya Ishadi.

Sampai-sampai beberapa wartawan yang mangkal di TVRI tahu persis, berapa jumlah minuman ringan atau berapa jenis buah yang ada di dalam kulkas di ruang kerja Halim yang menempati salah satu sudut lantai IV gedung TVRI, Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat.

 

Halim Nasir 

SECARA berseloroh, rekan wartawan yang kenal baik dengan lulusan ATNI (Akademi Teater Nasional Indonesia) tahun 1965 ini menjulukinya sebagai si penjaga rumah makan Saung Kuring ketika ia bertugas sebagai kepala stasiun (kepsta) TVRI Bandung tahun 1991, atau pemilik toko swalayan ketika ia menjabat kepsta TVRI Jakarta sejak 6 Agustus 1992.

Sebab, Halimlah orangnya yang sering menganalogikan keberadaan media televisi sebagai toko swalayan, yakni sebuah media yang mestinya menyediakan segala macam “barang” (baca: program) demi kepuasan pemirsa.

Nah, si penjaga toko yang memulai karirnya sebagai FD (‘floor director’) atau pengarah studio TVRI Jakarta sejak tahun 1963 ini belaknagan itu rupanya telah melakukan diversifikasi predikat, yakni sebagai pemain layang-layang. Tepatnya, ketika akhirnya ia menyimpulkan situasi yang ada di TVRI Jakarta. Katanya, kultur lembaga TVRI Jakarta, amatlah lain dengan TVRI stasiun lainnya.

Keberadaannya yang telah mencapai usia 33 tahun pada Agustus tahun 1995 ini, telah membuat TVRI Jakarta mirip sebuah kapal dengan ratusan penumpang yang telah terikat ke dalam sebuah tradisi kerja yang “spesifik”, yang barangkali boleh diterjemahkan sebagai amat jauh dari yang bernama profesional.

Halim lalu mencontohkan, misalnya untuk mengerjakan sebuah produksi sinetron yang mestinya bisa dikerjakan 15 orang, “terpaksa” harus dikerjakan oleh 24 orang. Belum lagi contoh lain yang berkait dengan status ganda TVRI (yayasan dan direktorat) yang menurutnya turut memberi andil bagi kerancuan manajemen TVRI.

Makanya, ketika Halim pertama datang sebagai kepsta di tahun 1992, ayah  anak: Noni Chandra, (saat itu) 25 tahun, Evi Shanti, (saat itu) 23 tahun, Eva Shinta, (saat itu) 23 tahun, Agung Kameswara, (saat itu) 22 tahun, dan Lola Elvera, (saat itu) 20 tahun, ini langsung berhipotesa.

Untuk mengatasi persoalan yang ada di TVRI Jakarta, khususnya tidak bisa diselesaikan dengan formulasi baku. Melainkan, pikirkanlah apa yang bisa lebih dulu diselamatkan. Itu sebab, ia langsung memutuskan diri sebagai pemain layang-layang. “Kalau diulur tak putus, ya saya tarik,” ungkapnya.

Pada 13 April 1995 lalu, lelaki yang mempersunting wanita Cirebon, Iin yuwaningsih, (saat itu) 51 tahun, ini mendengar kabar, per 25 April 1995 ini dirinya (waktu itu) bakal di-“tugaskan” kembali ke MMTC (‘Multimedia Training Center’), lembaga pelatihan bagi karyawan Deppen di bidang radio dan televisi tempat ia bertugas sebagai kabid pengajaran tahun 1984 sampai tahun 1990.

Anehnya, ia tak tahu persis sebab-musabab kepindahannya tersebut. Bisa jadi, sudah saatnya (waktu itu) ia menurunkan layang-layangnya, bisa jadi pula tali layang-layangnya putus. Apa yang membuat ia harus menurunkan layang-layangnya? Apakah lantaran ada “angin ribut”?

Ataukah lantaran karena ia diminta oleh “orangtuanya” yang bernama Deppen untuk segera “bermain layang-layang” di tempat baru? Berikut hasil wawancara wartawan Citra, Jodhi Yudono, dengan Halim Nasir yang berlangsung selama 3 jam di ruang kantornya (20/4/95).

C (Citra): “Kabarnya, Anda mau dipindah?”

HN (Halim Nasir): “He he he… Denger dari siapa? Dasar wartawan.”

C: “Mutasi, promosi, atau degradasi, nih?”

HN: “Ha ha ha…, gue nggak tahu, tapi yang pasti saya bahagia. Saya pulang kandang ke tempat yang dulu. Saya akan kembali ke MMTC, jadi guru lagi.”

C: “Senang atau terpaksa?”

HN: “Ya jelas senang, dong! Saya akan kembali menjadi guru, ‘back to basic’. Saya akan bertemu kembali dengan nilai-nilai ideal tentang dunia ‘broadcasting’.”

C: “Memangnya Anda sulit mencari nilai-nilai ideal di lingkungan TVRI?”

HN: “Teori dan praktek khan beda, yang ideal di teori, belum tentu ideal di praktek. Dalam praktek kita berhadapan dengan mekanisme, birokrasi, sistem, dan segala hal yang sangat spesifik sifatnya karena berkait dengan kultur dan sebagainya.”

C: “Apalagi TVRI Jakarta, ya?”

HN: “Ya. Karena perjalanannya yang telah 32 tahun lebih, membuat TVRI Pusat ini, khususnya, memiliki budaya kerja yang khas.”

C: “Apa bekal Anda ketika menjabat sebagai kepsta TVRI Jakarta?”

HN: “Semula, saya pikir saya kenal baik dengan TVRI Jakarta. Rupanya, dugaan saya salah. Akhirnya, saya evaluasi, kemudian muncullah sebuah kesimpulan. Yakni, untuk menyelesaikan persoalan yang ada di sini, ternyata tak bisa digunakan pola-pola pikir baku. Maklumlah, TVRI Jakarta ini khan hasil dari suatu proses semenjak tahun 1962 hingga kini (1995-red).

Makanya, falsafah saya sederhana, yakni seperti pemain layang-layang. Kalau diulur tak putus, ya saya tarik, ini artinya, dalam mengatasi persoalan kita memakai formulasi baku. Kalau ini tak mempan, baru kita pakai ‘shocktheraphy’. Yang harus diingat adalah motivasi menyelsaikan masalah itu mesti satu, ingin memperbaiki. Jangan ‘like and dislike’.”

C: “Menurut Anda, tipe pimpinan seperti apa yang sepantasnya memegang TVRI Jakarta?”

HN: “Harus orang idealis. Kalau tidak, dia akan terbentur dengan persoalan-persoalan yang sifatnya ‘like of… like of money, like of time, fasilities, personal, and so on’…”

C: “Dari sekian persoalan, mana sebetulnya yang paling dominan?”

HN: “’Like of money’.”

C: “Ini berkait dengan lembaga atau moral?”

HN: “Kita ngomongin lembaga saja, deh! Maksud saya, dalam mengelola TVRI, kita selalu dihdaapkan pada masalah keuangan, dengan efisiensi. Masalah ini menjadi ‘crucial point’ bagi kita, terutama semenjak TVRI tak beroleh iklan. Idealnya, dunia ‘broadcast’ harusnya dikelola oleh padat modal. Tapi kenyataan yang ada di TVRI malah padat karya.

Perbandingan antara jumlah program dan jumlah sumber daya manusia tak ideal. Yang terjadi kemudian, satu produksi bisa dikeroyok oleh puluhan manusia. Kalau tak ada produksi, Taman Buaya jadi padat. (Taman Buaya, sebuah tempat/ruang tunggu di TVRI Jakarta).”

C: “Tapi toh tetap berjalan sampai sekarang (1995-red)?”

HN: “Ya, memang. cuma nggak profesional. Kita ini bekerja atas dasar pola yang disusun setiap tahun. Dana kita di-‘dropping’ dari direkotrat dengan perbandingan anggaran 60% untuk biaya pegawai, 40% untuk biaya operasional. Dari yang 40% itu, ternyata belum meng-‘cover’ keseluruhan pola acara. Untuk memenuhi kekurangan itu, sekitar 5% kita dapatkan dari pihak ketiga.”

C: “SIAPA saja sebetulnya pihak ketiga yang selama ini ikut membantu TVRI?”

HN: “Beberapa departemen, ‘production house’, produser…”

C: “Sekarang (1995-red), target itu telah terpenuhi?”

HN: “Alhamdulillah, selepas saya dari sini nanti, saya tidak meninggalkan utang. Bhakan saya bisa ‘saving’. Yang tidak di-‘cover’ oleh dinas, bisa saya tutup.”

C: “Anda punya solusi untuk mengatasi problem laten ini?”

HN: “Ya, kita tunggu saja terbitnya UU penyiaran. Kalau UU ini terbit, otomatis status TVRI akan berubah bentuknya menjadi BUMN. Konsekuensi logisnya, lembaga ini dituntut untuk menumpuk kekayaan buat negara. Nah, beriktunya akan muncul efisiensi, efektivitas.”

C: “Nanti bukannya jadi ‘profit oriented’?”

HN: “Oh, tidak! Ini tak boleh terjadi! Betapapun, TVRI adalah institusi pemerintah! Oleh karenanya, tak boleh berpikir swasta! Acuannya harus ‘audience research’, yakni ‘what the people needs’, tugas kita harus selalu berorientasi ke ‘needs’, sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mengapa? Karena TVRI juga berkewajiban membentuk budaya dan karakter bangsa, ya cita-cita panjangnya membentuk manusia Indonesia seutuhnya.”

C: “Semenjak kepemimpinan Anda di TVRI Jakarta, yang kebetulan berbarengan dengan rmaainya TV swasta, popularitas TVRI jadi anjlok. Apa sebabnya?”

HN: “Kedudukan TVRI dan TV swasta di Indonesia (RCTI, SCTV, TPI, ANTV, Indosiar-red) adalah mitra kerja, bukan pesaing. Kenapa? Karena hak penyiaran di Indonesia yang punya TVRI. Kemudian TVRI memberikan hak siarnya ke TV swasta.

Konsekuensinya, TV swasta memberikan kompensasi sebesar 12,5% dari perolehan iklan mereka. Kalau di perkotaan, barangkali benar, kita anjlok popularitasnya! Tapi untuk masyarakat pedesaan, saya yakin TVRI masih bergigi! ‘Coverage area’ kita lebih luas dari TV swasta karena dukungan 330 transmisi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.”

C: “Lho, bukannya Anda tertantang untuk mengemblaikan pamor TVRI?”

HN: “Upaya untuk ke sana ada. Itu sebab, sejak awal saya sudah bertanya kepada diri saya sendiri dan rekan-rekan lain, apa nih yang masih bisa kita selamatkan. Kami sepaakt, sinetronlah yang harus diselamatkan.”

C: “Caranya?”

HN: “Kita pertahankan karakteristik sinetron TVRI yang selama ini dikenal oleh masyarakat, yakni sebuah karya sinetron yang punya sikap tanpa harus dibebani oleh kebutuhan-kebutuhan iklan seperti halnya sinetron produk TV swasta. Kita kerjasama dengan TVRI daerah, tujuannya untuk mempercepat kematangan dan menggali potensi orang-orang daerah, di samping merangsang timbulnya pekerja-pekerja sinetron muda di lingkungan TVRI Jakarta.”

C: “Hasilnya? Kok biasa-biasa saja?”

HN: “Ada beberapa sebab kenapa ini terjadi. Di antaranya, kita kekurangan kreator. Kemudian, TVRI nggak lagi sendirian. Tapi menurut saya, sinetron di TVRI itu tidak mundur, tapi tuntutan dari masyarakat yang terus tumbuh.”

C: “BAGAIMANA dengan program musik?”

HN: “Kalau di bidang sinetron saja sulit, aplaagi di bidang musik?”

C: “Lho, bukannya di bidang musik ini justru bisa diandalkan? Mengingat kian banyaknya produser kaset yang menjajakan “dagangan”-nya melalui TVRI?”

HN: “Jangan ngomongin musik lah! Ngomongin yang lain saja!”

(Entah apa soalnya, setiap digiring ke persoalan musik di TVRI, Halim selalu menghindar. Sebuah sumber Citra di TVRI menyebutkan, Halim sendiri sebetulnya cukup kelimpungan mengelola “manajemen” program musik. Karena kata sumber tersebut, musik di TVRI di antaranya berkait erat dengan persoalan politis. Jelasnya, ada beberapa nama yang dekat dengan pusat kekuasaan, memanfaatkan TVRI sebagai ajang mencari tambahan dana untuk suatu “tujuan”.”)

C: “Selama Anda menjabat kepsta di TVRI Jakarta, persoalan apa sebetulnya yang paling krusial di luar masalah keuangan?”

HN: “Terus terang, persoalan teknis mudah saya Atasi. Yang justru rumit adalah persoalan-persoalan non-teknis. Mulai soal karyawan, sistem kerja. Jalan keluarnya ya perubahan status itu, kendati hal ini juga belum menjamin 100%.”

C: “Apa gerangan yang akan Anda wariskan kepada penerus Anda?”

HN: “Sekali lagi, yang terang saya tidak meninggalkan utang pada penerus saya! Lebih dari itu, saya percaya siapapun yang akan duduk di sini pastilah tahu, bahwa TVRI adalah alat perjuangan bangsa!”

C: “Siapa sih pengganti Anda?”

HN: “Namanya Drs. R.M. Sudiyanto. Sebenarnya kami hanya tukar tempat. Sebab, beliau sekarang (1995-red) ini yang memegang MMTC di Yogya.”

Dok. Citra – No. 265/VI/24-30 April 1995, dengan sedikit perubahan