ZOOM - 30 TAHUN TVRI (1962-1992), DARI STASIUN DAERAH SAMPAI PUSAT MASALAHNYA SAMA: DANA

 Permadi, S.H.

Drs. Suryanto 

DUA PULUH empat Agustus 1992, TVRI genap berusia 30 tahun. Angka ini menjadi Istimewa. Setidaknya, 1992 boleh disebut tahun perang program dengan TV swasta. Terhitung sejak bulan Februari 1992, TVRI menampilkan acara-acara unggulan. Mulai dari sepekan sinetron, sepekan film nasional, sampai film barat pilihan. Tentu saja di samping siaran-siaran langsung olahraga maupun peristiwa-peristiwa penting lainnya, dari dalam maupun luar negeri.

Boleh jadi, setelah selama 26 tahun melenggang tanpa saingan, TVRI sejak 4 tahun sebelum bacaan ini diturunkan Citra (1988-red) mulai khawatir ditinggal pemirsanya yang beralih ke TV swasta. Langkah selanjutnya, hingga Januari 1993 nantinya, TVRI telah menyiapkan 26 sajian drama khusus, 26 siaran langsung, 17 sepekan film nasional, film barat pilihan, dan sepekan sinetron.

Tapi, apa yang terjadi kemudian? Belum lagi genap tiga bulan, TVRI telah megap-megap lantaran kekurangan dana. Pukulan pertama datang dari PT Mekatama Raya, pesero penarik iuran televisi, yang hanya mampu mengumpulkan Rp 83 milyar dari target sebesar Rp 90 milyar yang dipatok TVRI. Dan belakangan Mekatama Raya malah gulung tikar. Masalah naiknya iuran TV pun hampir saja menjatuhkan kredibilitas TVRI di mata masyarakat.

Kondisi ini memuncak ketika Mei 1992 lalu, TVRI memaklumatkan koceknya tinggal 200 juta perak. Padahal, untuk biaya produksi per bulan saja TVRI Jakarta menghabiskan dana sekitar Rp 2 milyar. Ada pun biaya operasional 13 staisun penyiaran, 6 stasiun produksi keliling, dan 298 stasiun transmisi, dana yang dibutuhkan tak kurang dari 8 milyar rupiah per bulan.

Artinya, dana yang tersisa hanya akan mampu mendukung program selama 10 hari untuk TVRI Pusat. Tinggallah pertanyaan, apakah TVRI akan tetap mengudara? Sampai detik itu, ketika menginjak usia 30, TVRI masih tetap siaran. Keuangan TVRI boleh saja keropos, toh siaran wajib hukumnya bagi TVRI.

LANTAS, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas keberadaan TVRI, jika sewaktu-waktu stasiun ini jatuh pailit? Yayasan TVRI-kah? Atau Direktorat Televisi Departemen Penerangan RI?

Ragam suara yang muncul, agaknya bersangkutan dengan status ganda TVRI. Sejak diangkatnya karyawan Yayasan TVRI menjadi pegawai negeri sipil Departemen Penerangan, berdasar peraturan pemerintah No. 37/1980, yang diperbantukan kepada Yayasan TVRI, maka sejak itulah sebenarnya TVRI memiliki dua nakhoda alias berstatus ganda. Sebagai yayasan, Presiden Suharto duduk sebagai ketua dewan pelaksana para dewan direksi yang diangkat langsung oleh Presiden Suharto.

Anehnya, jabatan direktur justru dikirim oleh Departemen Penerangan. Itulah makanya, berhenti sebagai Direktur Televisi, Ishadi tak memiliki surat pengangkatan dari Yayasan TVRI. Dalam prakteknya, Yayasan TVRI sebagai pelaku (subyek) hukum suatu badan hukum akan kerepotan ketika harus bersinggungan dengan pihak lain yang memerlukan legalisasi Yayasan TVRI sebagai badan hukum.

Kondisi ini berlanjut ketika TVRI harus mengeluarkan ‘statement’ dilematis, antara sifat media pemerintah yang non-komersial, berhadapan dengan kenyataan bahwa TVRI adalah sebuah media audiovisual yang amat sangat memerlukan dana besar. Otomatis, sejak iklan dihentikan melalui SK Menpen No. 30 tahun 1981, TVRI hanya bertopang pada iuran pemilik pesawat televisi, subsidi pemerintah, dan sumber-sumber lainnya.

TVRI, sampai pada perkembangannya 1992, sebetulnya lahir dari situasi politik yang melibatkannya sebagai media perjuangan. Sangatlah beda dibandingkan dengan pertelevisian di negara-negara maju yang lebih banyak berpijak pada eksplorasi tayangan berdasarkan perkembangan teknologi. Akibatnya, produk awak TVRI (waktu itu) masih cenderung meraba-raba, kepada siapa sebenarnya mereka berpihak. Televisi sebagai televisi atau televisi sebagai alat politik.

Tak heran jika Sandy Tyas, kepala seksi evaluasi siaran TVRI yang memulai karier sejak 1964 itu berkomentar, “Bagaimana sih bertelevisi yang baik itu? Secara programatis, harus diapakan televisi itu? Kebingungan ini terjadi lantaran sejak awal, TVRI hadir bukan dimaksudkan untuk dimengerti bagaimana sebenarnya pertelevisian itu, tapi lebih karena tuntutan politis dalam rangka menyambut momen Asian Games. Kesannya jadi seperti dipaksakan, bahwa TVRI harus ada.

Sementara Eros Djarot, sutradara Tjoet Nya’ Dhien (film bioskop-red), mempertanyakan sistem birokrasi yang saat itu diberlakukan di TVRI.

“Pendekatan TVRI kepada masyarakat mestinya memakai pendekatan budaya, jangan memakai pendekatan politis. Pada kenyatananya, ketika TVRI memasuki usia 30, justru kesan birokratis-politis sangat berperan di situ. Copotnya Ishadi dari bangku direktur, adalah salah satu contoh betapa birokrasi lebih penting di TVRI ketimbang rintisan karya-karya kreatif yang selama ini dikerjakan oleh seorang Ishadi.”

Tentang bagaimana kelanjutan TVRI di masa (yang saat itu akan) datang, Adi Kasno, kepala sub-direktorat siaran, merasa pesimis dengan posisi TVRI di masa-masa (yang saat itu akan) datang. “TVRI sebagai cikal-bakal lahirnya pertelevisian Indonesia akan banyak kesulitan mempertahankan posisinya.

Tantangan ini mulai terasa saat lahirnya TV swasta. Belum lagi dengan hadirnya ‘channel’ TV asing yang masuk lewat antena parabola. Secara tidak langsung, tayangan-tayangan ini akan dijadikan pembanding oleh masyarakat. Untuk satu sampai dua tahun mendatang (1993/1994-red) kana muncul beberapa TV swasta lagi. Kita tidak tahu, TVRI akan berada di posisi mana.”

PERANAN Drs. Ishadi S.K., M. Sc., mantan direktur televisi, belakangan itu memang banyak disebut-sebut sebagai arsitek wajah TVRI pada dekade 1990-an.

Seperti diungkap oleh Permadi, S.H., tokoh paranormal yang mengobarkan pemboikotan iuran televisi sejak Februari 1992 lalu, “Sebelum bulan Agustus (1992-red) TVRI mengalami perkembangan yang bagus karena mempunyai rencana-rencana yang jelas. Tetapi dengan dicopotnya Ishadi, rencana-rencana itu belum tentu bisa dilakasnakan. Ishadi adalah orang yang tepat di tempatnya. Pencopotan Ishadi berarti kemunduran bagi TVRI.”

Terlepas dari peranan Ishadi yang telah meninggalkan TVRI sejak 6 Agustus 1992, TVRI sebetulnya sedang berhadapan dengan “raksasa” yang bukan tandingannya, RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia) dan TPI (Televisi Pendidikan Indonesia), menurut Permadi, adalah pembanding yang kurang menguntungkan.

“Kehadiran RCTI dan TPI membuat TVRI jadi timpang. Dua TV swasta ini mempunyai pemasukan yang besar dari iklan, sementara TVRI hanya mengandalkan iuran. Bisa-bisa TVRI kerepotan.”

Nada lebih keras dilontarkan Andy Sudirman, S.H., tokoh PPP yang bikin geger lantaran mengundurkan diri seminggu setelah pelantikan sebagai anggota DPRD Surabaya. Andy mengungkapkan, “Mestinya satelit Palapa bisa digunakan secara maksimal. Nyatanya? Dibanding RCTI atau SCTV (Surya Citra Televisi Indonesia) saja, mutu gambar TVRI kalah. Nggak tahu bisa begitu. Sudah program acaranya kurang menarik, gambarnya pun ‘bureng’ pula.”

Sementara TVRI stasiun daerah, nasibnya tak lebih baik dari stasiun pusat (Jakarta-red). Jangankan bersaing dengan TV asing maupun TV swasta. Untuk mendongkrak programnya sendiri saja cukup dibuat repot. “Bayangkan, kalau untuk satu produksi sinetron saja kami hanya diberi dana 2 juta perak, mana bisa kami membuat karya-karya yang bagus?,” kata Mahfud, pengarah acara sinetron TVRI Ujungpandang.

Kondisi ini juga diakui oleh Drs. Suryanto, kepsta TVRI Yogyakarta, H. Kamaruddin Kasah, S.H., kepsta TVRI Medan, maupun Drs. Halim Nasir, mantan kepsta Bandung yang (belakangan itu) kepsta TVRI Jakarta, sampai Noeng HN, kepala subsi drama TVRI Stasiun Surabaya, banyak mempersoalkan alat.

Kamaruddin bahkan lebih keras mengomentari tentang tipisnya dana yang diterima TVRI Stasiun Medan. “Mana bisa kita bersaing dengan 7 ‘channel’ lain yang bisa ditangkap masyarakat Sumatera Utara?

Dengan antena biasa, masyarakat Sumut bisa menangkap TV1 (RTM 1-red), TV2 (RTM 2-red), TV3, TV Bangkok, dan TV Singapura. Jika menggunakan parabola, mereka bisa menangkap RCTI dan STAR TV. Kalau mau jujur, seharusnya TVRI Medan-lah yang diperkuat, baik dari sisi dana maupun peralatan, dari sisi kualitas, dengan dana Rp 1,6 sampai 2,6 juta untuk membuat sinetron, mana bisa bertanding dengan TV asing, yang berlimpah sarana dan prasarananya itu?”

SELAIN masalah dana, Halim Nasir mengakui, lamanya jam siaran juga sedikit menghambat perkembangan TV daerah. “Dengan sistem pola terpadu, TVRI daerah seperti makan buah simalakama. Apabila kami menambah jam siaran, konsekuensinya banyak acara pusat yang ditutup. Sementara, apabila aspirasi masyarakat daerah tak terpampang, juga bisa jadi soal.

Untuk mengatasi persoalan dana, selama ini TVRI Bandung banyak mendapat bantuan dari pemda Jawa Barat. Ujudnya berupa peralatan dan uang. Untuk pembangunan pemancar di daerah Pandeglang, pemda Jabar minimal telah mengeluarkan dana sekitar 500 juta rupiah. Untung saja pemda cukup terbuka, sehingga kami masih bisa melakukan ‘social control’ kepada pemda.”

Di luar persoalan teknis dan dana, persoalan kesejahteraan pegawai tampaknya juga (waktu itu) masih menjadi masalah di stasiun TVRI Yogyakarta. Drs. Suryanto mengatakan, sampai 1992, stasiun daerah tertua di Indonesia itu belum menyediakan perumahan bagi karyawannya.

“Ini memang agak mengherankan, TVRI Yogya yang berdiri sejak 17 Agustus 1965, sampai saat ini (1992-red) malah tertinggal jauh dari sisi sarana dan prasarana pendukung dengan TVRI daerah lainnya. Bagaimanapun faktor manusia itu penting. Komplit kayak apapun, kalau manusianya masih punya ganjelan, ya nggak akan jalan dengan sempurna.”

Akhirnya, sekalipun TVRI ngos-ngosan dalam soal dana, toh ia harus selalu ada. Selain faktor sejarah berkait dengan pertelevisian di Indonesia, TVRI tetaplah menjadi ujung tombak corong pemerintah. TVRI harus tetap menggelinding. 30 tahun (sampai saat itu) sudah terlewati, (harapan waktu itu) semoga saja di tahun-tahun berikutnya akan lebih baik dan tangguh. (Pihak Citra waktu itu mengucapkan) dirgahayu TVRI.

Ditulis oleh: Jodhi Yudono bersama Abdul Halim dan Bambang Andreas

Dok. Citra – No. 125/III/19-25 Agustus 1992, dengan sedikit perubahan