TELEKON - JURNALISME TELEVISI: RCTI-SCTV & TPI

JURNALISME televisi, memang, jurnalisme alternatif. Jurnalisme televisi akan terasa sebagai jurnalisme alternatif, terutama jika membandingkan siaran berita di televisi swasta dengan berita-berita ala TVRI. TVRI adalah Televisi ‘Vemerintah’ Republik Indonesia. TVRI adalah ‘broadcast’ milik pemerintah.

Jabarannya, kalau berita-beritanya selama itu sudah kadung dijuluki sebagai cerminan jurnalisme gunting pita atau jurnalisme seremonial atau jurnalisme humas departemen pemerintah atau jurnalisme ‘statement’ pejabat atau jurnalisme kisah-kisah sukses pembangunan melulu, itu bukan saja sebagai sebuah hal yang tak mengherankan, melainkan malah sebagai keniscayaan. Tidak bisa tidak.

TVRI niscaya menempatkan dirinya (atau: dirinya ditempatkan) sebagai perpanjangan penerangan dan keterangan program-program pemerintah. Jika kemudian ada yang merumuskan bahwa jurnalisme TVRI hanya berlangsung searah – semata dari atas ke bawah – itulah konsekuensi penerangan dan keterangan. Kalau ada sebuah berita kontroversial, yang lantas “dimenangkan” adalah pihak pemerintah, itulah yang memang pernah dikatakan “orang dalam” TVRI.

Televisi swasta – yang nasional maupun yang regional, jika nantinya ada – bukanlah TVRI. Televisi swasta bukanlah perpnajangan suara pejabat dan pemerintah. Sebetapapun masing-masing televisi yang manapun: yang negeri maupun yang swasta – mempunyai batasan-batasan dalam berberita, toh koridor yang dimiliki televisi swasta jauh lebih lebar dan luas dibandingkan dengan TVRI.

Karena itulah RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia)-SCTV (Surya Citra Televisi Indonesia) punya versi berita sendiri: Nuansa Pagi, Buletin Siang, Sekilas Info, Seputar Indonesia, Buletin Malam, dan Liputan Khusus. Karena itulah TPI (Televisi Pendidikan Indonesia) punya berita produksi sendiri: Selamat Pagi Indonesia dan Serbaneka. Demikian halnya dengan ANteve (Andalas Televisi) yang menayangkan Laporan ANteve.

Tapi, benarkah jurnalisme televisi swasta merupakan jurnalisme alternatif dibandingkan TVRI? Penulis bacaan ini (Veven Sp Wardhana) punya beberapa bukti, begini:

Dalam Selamat Pagi Indonesia (SPI), TPI, Selasa, 21/12/1993, dari banyak ‘item’ beritanya, yang jadi narasumber kutipan nyatanya adalah para pejabat resmi: Presiden Suharto, lalu (berdasar alfabetikal) Aburizal Bakrie, A.R. Ramly, Azwar Anas, Ginanjar Kartasasmita, Menteri Perdagangan Stario Budiardjo, Sotion Ardjanggi, Gubernur DKI Surjadi Sudirdja, dan sedret nama-nama lainnya – termasuk pejabat sebuah seminar.

Menampilkan gambar dan ‘statement’ pejabat pemerintah bukanlah sebuah nista. Hal yang sama juga banyak ditemukan dalam halaman muka surat kabar. Yang jadi persoalan adalah: apa dan manakah perbedaan TVRI dibandingkan televisi swasta? Dibandingkan dengan berita ala RCTI-SCTV, TPI memang punya “kelebihan”. TPI lebih resmi. Bandingkan dengan berita Nuansa Pagi (NP), RCTI-SCTV, pada hari dan tanggal yang sama: Selasa, 21/12/1993.

Sama-sama berita soal peringatan HKSN di DKI Jakarta, sama-sama diberitakan perkara dana swadaya masyarakat untuk prebaikan pemukiman, SPI hanya mengutip sinyalemen Gubernur DKI (Surjadi Sudirdja-red), sementara NP malah lebih jauh: juga mengutip omongan seorang ibu warga biasa di sebuah pemukiman di DKI (yang – saat itu – akan diperbaiki itu).

Dan NP pun menayangkan gambaran kelak-kelok sebuah gang pemukiman. Jadinya, dalam contoh di atas, dalam NP terasa lebih ada variasi: variasi ‘statement’ dan variasi gambar. Itu semata salah satu contoh. Nyatanya, masih ada contoh lainnya, yang memang tetap juga menunjukkan bahwa jurnalisme TPI mempunyai “kelebihan” (dalam tanda kutip!) dibandingkan RCTI-SCTV.

Ketika perayaan Natal 1993, hampir tiada media massa yang tak menurunkan berita yang berkaitan dengan perayaan itu: isi khotbah para pastur dan pendeta di gereja, jalanan Jakarta nan lenggang, dan kerumunan penumpang di terminal Pulogadung yang tak seramai tahun-tahun (yang kala itu telah) lampau.

Setelah itu, ya… sudah. Usai. Begitu pun TPI. Sementara NP RCTI-SCTV, Sabtu, 25/12/1993, malah menampilkan “eksklusivitas” di sebuah tempat parkir di halaman mesjid Istiqlal, Jakarta, yang dipakai parkir kendaraan para jemaat yang ke Katedral, gereja dekat Istiqlal. Dan dalam NP, Rabu (29/12/1993), RCTI-SCTV memberitakan perayaan Natal di Surabaya yang dihadiri ulama muslim – lengkap dengan gambarnya – dan anggota ABRI.

TPI jelas bukanlah pemendekan Televisi Pejabat Indonesia. Jika TVRI (hanya) menyuarakan pejabat pemerintah, suara pemiliknya, suara siapakah yang diwakilkan lewat TPI, RCTI-SCTV, dan ANteve (dan Indosiar Visual Mandiri, nantinya)? RCTI-SCTV pernah menggeber kasus tender peralatna Telkom yang harus diulang. Di balik kasus ini tersiar bahwa dalam tender awal, salah satu kompanyon yang se-‘holding company’ dengan RCTI kalah tender.

TPI juga berulang kali pernah berberita perihal pertemuan mbak Tutut (Siti Hardiyanti, pemilik TPI-red) di London dengan Masyarakat Tim-Tim Perantauan – yang menempatkan mbak Tutut sebagai “bintang utama” (mewakili Golkar), sementara berdasar majalah TEMPO no. 46, 15 Januari 1994, mbak Tutut merupakan “bintang tamu” yang menyambut gayung dari bintang utama Fanny Habibie, duta besar RI untuk London.

Jika masing-masingnya sudah menyuarakan yang ada di baliknya, maka jurnalisme (televisi maupun non-televisi), pada akhirnya, hanya kebutuhan pragmatik pemiliknyalah yang terpenuhi. Kebutuhan pemirsanya lantaran ada di mana? Barangkali dalam tataran inilah ‘statement’ mutakhir (ukuran waktu itu) Menteri P & K Wardiman Djojonegoro terasa sangat kotnekstual: kritis terhadap informasi – bukan tidak mempercayainya….

Jika jurnalisme televisi tidak harus eksplisit dan terang-terangan menyuarakan suara pemiliknya, melainkan yang penting menarik minat tonton (dan akhirnya menarik iklan), jurnalisme televisi pun akhirnya jadi sebagai sekadar mesin dagang dan kapital – bukan sebagai wahana dan wacana penjernih dan pengasah akal sehat dan kebenaran.

Dalam konteks inilah pernyataan Wapres Try Sutrisno dalam penutupan kongres XIX PWI, Minggu, 5 Desember 1993, tak bakal berhenti sebagai semata gaung yang gampang lenyap di awang-awang.

Try waktu itu menyatakan: “Apabila sekadar berlomba untuk mendapatkan keuntungan komersial, tanpa menghiraukan komersial, tanpa menghiraukan kepentingan umum serta kepentingan nasional dalam arti luas, hal itu tidak mendidik masyarakat untuk mampu berpikir serta bresikap dewasa dan objektif.”

Catatan: tiga episode seri Jurnalisme Televisi, dimuat sejak Citra no. 200 (24-30 Januari 1994), sekalian dimaksudkan untuk menyambut Hari Pers Nasional 1994 di Medan, 9 Februari 1994.

Dok. Citra – No. 202/IV/7-13 Februari 1994, dengan sedikit perubahan